Waskitanusa.com, SEMARANG — Sebanyak 1.187 siswa dan guru di tiga daerah wilayah Keresidenan Pati atau Pati Raya dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kurun sekitar sepekan terakhir.
Rentetan kejadian tersebut terjadi di Rembang, Blora, dan Pati. Namun, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program MBG Jawa Tengah (Jateng) belum memberikan jawaban tegas terkait kemungkinan mengusulkan penutupan permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan kasus keracunan berulang.
Kasus pertama terjadi di SMA Negeri 1 Lasem, Rembang, pada Rabu (2/9/2026). Sebanyak 752 siswa dan 25 guru dilaporkan mengalami gejala diare hingga muntah-muntah setelah menyantap menu MBG.
Keracunan kemudian kembali terjadi di SMAN 1 Tunjungan, Kabupaten Blora, Selasa (8/9/2026). Sebanyak 136 siswa dan seorang guru mengalami gejala lemas, diare, muntah, mual, hingga pusing.
Kasus terbaru terjadi di dua sekolah di Kabupaten Pati pada Rabu (9/9/2026). Di SMP Negeri 1 Gembong, sebanyak 103 siswa dan 13 guru mengalami mual dan diare. Sementara di MTs Negeri 3 Pati, sebanyak 127 siswa dan 30 guru mengalami gejala serupa.
Dengan demikian, total sebanyak 1.187 siswa dan guru di tiga kabupaten tersebut mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan keracunan setelah menyantap menu MBG dalam rentang sekitar sepekan.
Ketua Satgas Percepatan Program MBG Jateng, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin, belum memberikan jawaban tegas ketika ditanya mengenai kemungkinan penutupan permanen SPPG yang menyebabkan kasus keracunan berulang.
Menurut Gus Yasin, pemerintah kabupaten/kota telah menyampaikan laporan terkait kondisi pelaksanaan MBG kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah pusat akan melakukan asesmen dan pengecekan terhadap laporan tersebut.
“Sampai saat ini dari kabupaten/kota sudah memberikan laporan dan sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat. Mereka yang mengasesmen dan langsung mengecek kebenaran laporan-laporan itu,” kata Gus Yasin seusai rapat persiapan MTQ Nasional di Gedung Gradhika Semarang, Rabu.
Namun, Gus Yasin tidak menjelaskan secara rinci isi laporan yang diterima dari kabupaten/kota. Dia juga belum memaparkan kriteria pelanggaran yang dapat menjadi dasar penutupan permanen SPPG.
“Itu kewenangan BGN [yang menentukan] teknisnya. Kita hanya melaporkan saja,” ujar Gus Yasin yang juga Wakil Gubernur Jateng.
Standar Keamanan SPPG Disorot
Terpisah, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng, Abdun Mufid, menilai kasus keracunan yang terus berulang menunjukkan standar keamanan pangan di sejumlah SPPG belum berjalan dengan baik.
Menurut dia, persoalan tersebut dapat terjadi bahkan pada SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sertifikat itu saya pikir tidak akan banyak berguna ketika setelah dapat sertifikat, tidak diterapkan secara konsisten,” kata Abdun kepada Espos.
Menurut Abdun, pengelola SPPG berpotensi menghadapi persoalan ketika harus memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam jumlah besar kepada banyak sekolah. Sebab, pengelolaan makanan memiliki batas waktu konsumsi yang harus diperhatikan sejak awal proses produksi.
“Jadi memang sejak awal itu saya sudah pernah menyampaikan, mengelola program MBG itu berat. Karena penerimanya sangat banyak, baik perorangan maupun sekolahan,” ucapnya.
Rentetan kasus di Rembang, Blora, dan Pati tersebut menambah sorotan terhadap pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Sementara itu, penyebab dari masing-masing kasus masih memerlukan penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Leave a Reply